Wasekjen DPP.BIMA
Kehidupan masyarakat di pedesaan sudah mencerminkan kegagalan negara dalam menata ekonomi kerakyatan. Di sisi lain misalnya masyarakat yang bekerja di bidang perindustrian mengalami resesi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja dan keterbatasan lapangan kerja dapat berefek terhadap peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
Masyarakat Indonesia sebagian juga bekerja sebagai pedagang. Kalau mereka pedangang yang bergensi mendapat tempat yang layak, namun bagi yang tidak bergensi misalnya pedagang kaki lima yang jualan di emperan, seringkali diusir Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehingga yang terjadi adalah kekerasan. Sudah banyak korban berjatuhan baik dari pedagang pasar kaki lima maupun satpol PP, nah, pemerintah seharusnya berlaku arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan ini.
Simak perjalanan memasuki pemilihan umum secara langsung, yang dalam kampanyenya pihak-pihak yang bertarung dalam perhelatan politik itu kemudian mengobral janji yang kebanyakannya merubahan ekonomi kerakyatan. Hal itu nampak pada masing-masing calon pasangan presiden dan wakil presiden.
Setelah mereka terpilih, tentu saja mereka memiliki ligitimasi yang jauh lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah strategis dan sekaligus menjadi tanggung jawab menyangkut permasalahan perekonomian rakyat. Namun sangat disesalkan legitimasi rakyat kepada presiden dan wakilnya tersebut bukannya akan lebih berpihak kepada rakyat malahan hanya mementingkan pihak-pihak tertentu yang notabenenya adalah mereka yang dekat seperti parpor koalisi.
Kalau disebut-sebut bahwa perkembangan perekonomian ekonomi nasional Indonesia dipengaruhi perkembangan ekonomi dunia yang dipicu oleh suprime mortgage di Amerika Serikat. Menurut saya imbasnya tidak terlalu mempengaruhi masyarakat kelas menengah dan bawah.
Masyarakat hidup aman, justru menikmati penghasilan yang walaupun rendah, ini sebenarnya tidak terkait oleh kiblat ekonomi. Ekonomi Indonesia itu tidak perlu berkiblat ke Amerika, karena cukup dengan sumber daya alam saja masyarakat Indonesia sudah bisa hidup layak. Namun terjadinya kemiskinan di Indonesia itu bersumber dari ketidakadilan pemerintah yang saat ini dipimpin presiden dan wakil presiden.
Penulis adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Barisan Insan Muda (DPP. BIMA)
Silakan berkomentar bagi siapa saja...!
BalasHapus