Masyarakat Perlu Dibekali Pendidikan Politik

            Oleh : Adam Rumbaru

Esensi terpenting dari pendidikan politik ( political education) adalah pendidikan kewarganegaraan (civic education) untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi ( democracy  education), pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas (free society) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya. Dalam kontek inilah diharapkan pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun.

Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Di sini lah sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita yang berjalan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung.

Pendidikan politik memiliki peran yang vital dan strategis bagi kelangsungan hidup serta regenerasi suatu organisasi politik. Melalui proses pendidikan politik anggota suatu organisasi dan warga negara pada umumnya kemungkinan memiliki sikap yang idealis di satu sisi bersikap mendukung negara-pemerintah yang sesuai dengan aspirasi rakyat serta pada waktu yang sama juga memungkinkan memiliki sikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Penegasan tentang urgensi pendidikan politik (political education) dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan politik merupakan penanaman nilai-nilai kebaikan, pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan keniscayaan untuk dapat melakukan partisipasi politik menjadi kewajiban moral utama dari berbagai tujuan pendidikan publik dalam masyarakat demokratis. Pendidikan politik menyiapkan warga negara untuk terlibat menghasilkan kesadaran masyarakat mereka dan kesadaran untuk reproduksi sosial yang ideal bukan hanya sekedar pendidikan demokrasi tetapi juga demokrasi politik.

Terminologi pendidikan politik sering dibedakan dengan sosialisasi politik. Oleh karena itu kiranya penting diketengahkan terlebih dahulu pengertian pendidikan politik. Disamping political education dikenal juga terminology lain perlu diklarifikasi, yakni term political socialization dan political education adalah merupakan term yang berbeda.sosialisasi politik berkaitan dengan suatu proses dengan cara itu rakyat belajar mengambil norma-norma, nilai-nilai, sikap dan menerima tingkalaku dan prakteknya melalui sistem yang sedang berlaku, sosialisasi politik merujuk pada penguasaan individu-individu tentang budaya politik atau norma-norma untuk mengelola kewenangan mendistribusikan keuntungan dan kerugian. Tujuan yang dituju melalui proses tersebut adalah perkembangan individu-individu yang dapat menerima motivasi-motivasi, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang relevan dengan sitem politik dari masyarakat mereka dan mewariskan norma-norma tersebut pada generasi penerusnya.

Perbedaan makna antara potical socialization dan political education sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran, letak perbedaannya adalah bahwa mahasiswa yang mempelajari sosialisasi politik memiliki perhatian utama berkaitan dengan persoalan pemeliharaan system politik, terkait dengan pewarisan politik, mereka mempertanyakan bagaimana individu-individu belajar untuk mendukung status quo sosial politik. Pendidikan politik memiliki perhatian yang lebih luas.

Potret politik Indonesia di era reformasi banyak nama calon pemimpin disebut dan bahkan mengikuti pemilihan umum. Dari sisi politik yang demokratis tentu fenomena ini menarik perhatian yang tidak kita temukan masa orde baru dahulu. Namun, sayangnya, masyarakat kita sangat mudah terhipnotis dengan pesona gaya dari pada kualitas sang calon yang digadang-gadang itu.

Dalam situasi seperti ini apabila ada pejabat kita yang "menang gaya" dan diliput luas media massa maka dengan mudah beliau ini mendapat simpati rakyat serta dengan sangat mudahnya sang pejabat ini akan didapuk oleh publik untuk dijadikan calon pemimpin berikutnya. Situasi seperti ini sungguh "berbahaya" bagi bangsa ini dalam memperoleh calon pemimpin bangsa yang berkualitas.

Kita menyaksikan sendiri betapa mudahnya rakyat gumunan dan tertambat hatinya pada pejabat yang "beraksi" hanya dengan verbalistis penuh gaya, lantas serta merta yang bersangkutan dianggap sebagian warga (dengan bantuan media massa tentunya) di gadang-gadang sebagai calon Pemimpin. Padahal, sosok pemimpin bangsa itu mesti tokoh yang dapat dijadikan panutan, tidak hanya berkualitas dalam menunjukkan hasil kerjanya yang mewujud (the what) dan proses meraihnya (the how) tetapi lebih penting dari itu adalah kualitas pribadi sang tokoh.

Penulis adalah mantan Ketua Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (LDMI HMI) Cabang Ambon Periode 2000-2001. Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Pengembangan Demokrasi (LAPD)

Memberantaskan Korupsi di Maluku Tantangan Kandidat Gubernur

Oleh : Adam Rumbaru

Provinsi Maluku merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga. Perlu dilakukan dengan kebijakan pemerintah daerah melalui program yang terpadu dan tepat sesui potensi yang dimilikinya serta kuat dalam menghadapi berbagai hambatan.

Selain dari hambatan, ada juga tantangan terbesar Provinsi Maluku memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau dan sekaligus membangun keterkaitan antar wilayah pulau dalam satu kesatuan, tata ruang, wilayah pulau dan laut. Posisi kepulaun yang tersebar sering kali membuat program pembangunan yang dibuat hanya memfokuskan pada satu pulau tertentu dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memperhatikan keterpaduan program dalam satu kesatuan dan tata ruang.

Hal inilah yang menyebabkan Maluku menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Permasalahan itu antara lain adalah : Pertama, tingginya angka kemiskinan. Kedua, rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan. Ketiga, tingginya angka pengangguran dan Keempat, terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan sebagai akibat konflik sosial.

Wilayah Julukan rempah-rempah ini tersebar dan dipisahkan perairan sehingga menyebabkan program pembangunannya cenderung hanya berpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Wilayah yang tersebar itu dinilai dapat menghambat mobilitas sumber daya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan penengendalian kondisi ketertiban dan keamanan wilayah, serta munculnya potensi konflik dan politik keamanan (separatisme). Dengan kondisi wilayah yang tersebar dari berbagai hambatan, perencanaan pembangunan, perlu memperhitungkan secara sungguh-sungguh karakteristik wilayah kepulauan Maluku.

Padahal Maluku sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar dan berbasis sumber daya alam, utamanya perikanan dan wisata bahari. Namun,, potensi perikanan laut amat besar itu belum mendapatkan sentuhan pengelolaan secara optimal. Begitu juga terhadap sumber daya lahan, hutan dan perkebunan yang sama besarnya. Hal ini perlu adanya pengelolaan yang professional oleh pemimpin Maluku yang akan datang untuk lebih mendorong perekonomi masyarakat di wilayah Maluku. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tersebut, sejatinya tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keterpaduan serta keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah adanya eksploetasi yang berlebihan, juga dapat mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayahnya.

Maluku yang sarat akan sumber daya alam saat ini membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kualitatif dan dapat berasal dari  putera dan puteri daerah Maluku itu sendiri, agar mereka turut menikmati sumber daya alam daerahnya. Karena jika hal itu bisa dilakukan, maka muncullah keinginan anak daerah untuk lebih mempersiapkan dirinya sebagai sumber daya manusia yang siap mengabdi kepada daerah dan bangsanya.

Selain dari pengelolaan sumber daya alam, pemerintah kedepan harus bekerja keras dan berkomitmen memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayahnya. Karena praktek KKN itu berdampak pada kehidupan masyarakat Maluku. Korupsi merupakan salah satu kejahatan terstruktur yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Karena bila bertambahnya kemiskinan, maka tentu saja dapat menghambat lajunya roda pembangunan di daerah Maluku.

Sampai sekarang praktek korupsi di Maluku itu belum mampu diberantaskan. Penanganan ini perlu adanya kerja sama yang baik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemerintah daerah dibantu oleh seluruh elemen masyarakat. Kerja sama tersebut dilandaskan pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi dan Pelaksanaanya.

Maluku sebagai daerah rawan korupsi terbesar di Indonesia patut “ Diancungi Jempol”, hal ini mengundang tanya publik, kemana kinerja para penguasa daerah. Hal ini juga menjadi tantangan untuk pemimpin yang akan datang. Olehnya itu bagi mereka yang ingin memimpin Maluku ke depan perlu memiliki visi dan keberanian dalam memberantas korupsi tanpa pandang buluh.  

Potret hukum Maluku menjadi fenomena usik bagi publik Maluku. Hampir setiap saat rakyat selalu disuguhi dengan issue korupsi, baik pejabat dilingkup Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi di Maluku. Hal ini wajar karena disatu sisi, melemahnya fungsi kontrol DPRD yang mewakili rakyat, maupun minimnya akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan anggaran. Sehingga memberi peluang korupsi terbuka tanpa memikirkan nasib rakyat yang kian terlilit ekonomi.

Aleh-aleh meningkatkan kesejahteraan Maluku, pemerintah daerah sudah melakukan jauh sebelumnya namun sayangnya tidak berhasil dilakukan secara keseluruhan, melainkan secara terbatas yaitu hanya pada daerah-daerah tertentu juga masyarakat tertentu. Yang kita harapkan untuk Maluku jauh lebih maju itu tercepai apabila seluruh elit politik di Maluku telah mempersatuhkan visi dan misinya serta telah hilangnya hegimoni politik kesukuan. Hal ini jelas bagi kita bahwa pemimpin yang diharapkan rakyat Maluku ke depan adalah pemimpin yang pro terhadap rakyat Maluku dan tanpa segang-segang memberantas korupsi. Tentunya para calon pemimpin yang akan bertarung nanti sudah memiliki strategi dan keberanian serta komitmen memberantas korupsi. 

Dalam penanganan kasus korupsi di Maluku yang telah lama mengakar tersebut tidak mungkin diselesaikan oleh penguasa itu sendiri melainkan kerja sama dan kerja keras dengan pihak lain dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Pertanyaannya adalah apakah pemerintah Provinsi Maluku akan datang dapat memberantaskan korupsi di negerinya ataukah sejalan dengan visi para koruptor…? Ini tantangan besar yang akan dihadapi oleh gubernur maluku akan datang.

Penulis adalah mantan Ketua Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (LDMI HMI) Cabang Ambon Periode 2000-2002

  

Indikasi Mahasiswa IAIN Ambon Diperkosa

Sangat ironis jika seorang mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon menjadi korban pemerkosaan.dikatakan ironis karena mahasiswi IAIN merupakan simbol kekuatan muslimah bagi ummat Islam di Maluku.jika sudah tidak ada lagi perlindungan hukum terhadap keperempuanan khususnya muslimah Maluku, maka martabat perempuan terinjak.

Korban berinisial NK diduga diperkosa dan dianiaya JW, sopir angkot IAIN Ambon dengan nomor seri polisi  DE2072AU hingga korban tidak sadarkan diri dan kini masih dalam perawatan medis.

NK adalah seorang mahasiswi IAIN yang saat ini mempersiapkan dirinya untuk ujian komprehensif. Namun, betapa malang nasipnya gadis Gorom ini terpaksa terbaring di rumah sakit.

Ada keterangan dari Ibu korban bahwa korban keluar rumah malam itu untuk mengejar dosen agar mendapatkan nilainya. 

“ NK keluar rumah untuk kejar dosen agar dapat memperbaiki nilainya dan waktu pulang dari kota NK menumpang mobil angkot jurusan IAIN  itu dan tidak ada seorang penumpang dengannya. Pelaku sengaja tidak mau ambil penumpang, dan mempercepatkan kendaraannya, lalu ada orang melihat NK jatu dari mobil dan sopir dikejar dan berhasil ditangkap polisi,” jelas Ibu korban saat ditemui di Rumah Sakit Umum Haulussi (Kodamati) Ambon, Sabtu (10/11).

Menurut Ibu korban, sopir sudah punya rencana jahat terhadap anaknya. “ inikan mobil angkot kenapa dia tidak mau ambil penumpang dan anak saya sendiri di dalam, ini pasti ada niat yang tidak baik terhadap anak saya,” tegas dia.

“Anak saya waktu ditemukan sudah dalam keadaan tidak sadar dan masih terbaring seperti ini, belum sadar juga,” kata ibu korban.

Tampak di bola mata sang ibu berkaca-kaca, suaranya pelan dan isak tangis sempat terdengar, para pengunjung yang nota bene Mahasiswa IAIN bertadatangan. Rasa luka yang amat dalam menyelimuti keluarga korban.

Ketika rombangan IAIN yang dipimpin Akas Koletlena mendatangi kantor polres Ambon untuk menanyakan kejadian dan memastikan perlindungan hukum, ditemui AKP Joko, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polres Ambon. Dalam pertemuannya Joko mengatakan pihaknya sedang mempelajari kasus ini dan sementara pelaku masih ditahan di polres Ambon.

“ Kami belum bisa memastikan apakah ini korban pemerkosaan atau tidak karena tidak ada saksi dalam perkara ini,” tegas joko.

“ kami baru mendapatkan keterangan dari pelaku dan kami masih menunggu keterangan dari korban,”katanya.

Sejalan dengan permasalahan itu keluarga besar IAIN Ambon tidak akan tinggal diam khususnya mahasiswa gerakan IAIN. Mereka akan turun ke jalan melakukan  aksi unjuk rasa dan ada komverensi pers terkait kasus ini. Aksi yang direncanakan adalah hari senin 12 November 2012 mendatang.(AR)