Masa Depan Maluku dan Arah Kebijakan Pemerintah

Oleh : Adam Rumbaru

Berbicara soal masa depan Maluku perlu butuh perhatian serius berbagai pihak dan darimana dimulainya penataan masa depan bagi Provinsi Maluku. Sebelumnya penulis mencoba menggagas masa depan itu melalui letak geografisnya yakni Maluku sebagai salah satu wilayah yang terletak pada tepian pasifik. Terkait dengan letaknya yang strategis itu, Jhon Hay dari Amerika Serikat mengemukakan bahwa Mediterania adalah lautan masa lalu, Atlantik adalah lautan masa kini, dan Pasifik adalah lautan masa depan. Dari pernyataan tersebut diperoleh gambaran betapa pentingnya kawasan pasifik di waktu yang akan datang.

Provinsi Maluku merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga. Perlu dilakukan dengan kebijakan pemerintah daerah melalui program yang terpadu dan tepat sesui potensi yang dimilikinya serta kuat dalam menghadapi berbagai hambatan.

Selain dari hambatan, ada juga tantangan terbesar Provinsi Maluku memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau dan sekaligus membangun keterkaitan antar wilayah pulau dalam satu kesatuan, tata ruang, wilayah pulau dan laut. Posisi kepulaun yang tersebar sering kali membuat program pembangunan yang dibuat hanya memfokuskan pada satu pulau tertentu dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memperhatikan keterpaduan program dalam satu kesatuan dan tata ruang.

Wilayah Maluku menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisolasian.permasalahan itu antara lain adalah : Pertama, tingginya angka kemiskinan. Kedua, rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan. Ketiga, tingginya angka pengangguran dan Keempat, terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan sebagai akibat konflik sosial.

Wilayah Julukan rempah-rempah ini tersebar dan dipisahkan perairan sehingga menyebabkan program pembangunannya cenderung hanya berpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Wilayah yang tersebar itu dinilai dapat menghambat mobilitas sumber daya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan penengendalian kondisi ketertiban dan keamanan wilayah, serta munculnya potensi konflik dan politik keamanan (separatisme). Dengan kondisi wilayah yang tersebar dari berbagai hambatan, perencanaan pembangunan, perlu memperhitungkan secara sungguh-sungguh karakteristik wilayah kepulauan Maluku.

Wilayah Maluku sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar dan berbasis sumber daya alam, utamanya perikanan dan wisata bahari. Tampak, potensi perikanan laut amat besar dan belum mendapat sentuhan pengelolaan secara optimal. Begitu juga terhadap sumber daya lahan, hutan dan perkebunan yag sama besarnya. Hal ini perlu adanya pengelolaan yang professional dan terpadu untuk pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah Maluku. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tersebut, sejatinya tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keterpaduan serta keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah adanya eksploetasi yang berlebihan, juga dapat mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayahnya.

Maluku yang sarat akan sumber daya alam itu perlu dikelola oleh putera dan puteri daerah sendiri agar mereka turut menikmati sumber daya alam daerahnya. Karena jika hal itu bisa dilakukan, maka muncullah keinginan anak daerah untuk lebih mempersiapkan dirinya sebagai sumber daya manusia yang siap mengabdi kepada daerah dan bangsa Indonesia.

Kemajuan sebuah daerah itu dapat terukur dari jumlah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di derah Maluku itu diakui memang masih minim. Sehingga pengelolaan sumber daya alam itu sebagian besar berasal dari luar daerah. Untuk Maluku harus bangkit mengejar ketertinggalanya sebaiknya mempersiapkan SDM yang bisa dimanfaatkan sesuai kedisiplinan ilmu yang dimilikinya.

Selain dari pengelolaan sumber daya alam, pemerintah juga harus bekerja keras memberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayahnya. Karena praktek KKN itu berdampak pada kehidupan masyarakat Maluku. Korupsi merupakan salah satu kejahatan terstruktur yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Karena bila bertambahnya kemiskinan, maka tentu dapat menghambat lajunya roda pembangunan di daerah Maluku.

Sampai sekarang praktek korupsi di Maluku itu belum mampu diberantaskan. Penanganan ini perlu adanya kerja sama yang baik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemerintah daerah dibantu oleh seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat. Kerja sama tersebut dilandaskan pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi dan Pelaksanaanya.

Maluku diakui memang sarat dengan kejahatan korupsi dan hampir ditemukan di berbagai instansi pemerintah. Olehnya itu diharapkan agar KPK dan Pemerintah baik pemerintah tingkat I maupun tingkat II dapat memiliki jiwa dan semangat yang luhur agar dapat memberantas korupsi yang sudah mewabah di negeri Kapitan Pattimura ini. Karena menyelamatkan aset daerah perlu dilakukan penuh tanggung jawab dan dapat dibuktikan dengan jiwa dan semangat luhur. Hal itu seharusnya terdapat pada pola dan tingka laku pemimpin dan elit Maluku, utamanya bagi mereka yang saat ini masih bersandar pada politik kekuasaan.

Sampai saat ini belum terdapat sosok seorang pemimpin Maluku yang memiliki visi yang jelas. Namun, yang ada hanyalah mereka orang-orang yang mengandrungi jabatan serta terus menerus melancarkan politik kekuasaan di Maluku. Sehingga tidak ada peluang dan kebebasan generasi lain untuk lebih berkembang. Sikap politik para elit di Maluku sudah terkontaminasi dengan hegimoni politik kesukuan. Sehingga saya sebagai anak daerah merasa memiliki hak dan kewajiban untuk mengkritik para pemimpin dan elit Maluku. Kritik ini bukan semata menjatukan citra diri para pemimpin dan elit kita, melainkan turut membangun adanya kebersamaan dan keselarasan berfikir untuk meraih masa depan Maluku yang sejahtera dan mandiri.

Kehidupan sejahtera tentu saja sudah dinantikan masyarakat Maluku. Akan tetapi, tidak semuda seperti membalik telapak tangan. Semua itu harus melalui usaha keras dan kesadaran para elit yang saat ini berada pada lingkaran kekuasaan khususnya kekuasaan pemerintah Maluku.

Aleh-aleh meningkatkan kesejahteraan Maluku, pemerintah daerah sudah melakukan jauh sebelumnya namun sayangnya tidak berhasil dilakukan secara keseluruhan, melainkan secara terbatas yaitu hanya pada daerah-daerah tertentu juga masyarakat tertentu. Yang kita harapkan untuk Maluku jauh lebih maju itu tercepai apabila seluruh elit politik di Maluku telah mempersatuhkan visi dan misinya serta telah hilangnya hegimoni politik kesukuan.

Tulisan ini mencoba menyelipkan beberapa gambaran penting terutama dalam melihat realitas sistem kekuatan politik dan meningkatnya tradisi perilaku kekuasaan yang paradok pada elit politik dan kepemimpinan Maluku saat ini. Ada gejala rotasi kekuasaan politik yang cenderung terjadi pada kekuatan financial dan hegimoni politik kesukuan. Lebih para lagi ketika kekuatan demokrasi liberal sebagai intrumen pokok untuk memperoleh kekuasaan di Maluku saat ini tanpa diimbangi dengan kekuatan intelektual serta visi dan misi seorang calon pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Maluku.

Penulis adalah mantan Ketua Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (LDMI HMI) Cabang Ambon. Dan kini sedang melanjutkan kulianya pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Potret Dinamika Politik Pemuda Era Reformasi

Oleh : Adam Rumbaru

Jika diamati secara cermat, maka akan kita jumpai betapa banyaknya para ilmuwan dan pemikir sosial telah berusaha keras untuk merumuskan gagasan-gagasan politik mereka yang cemerlang tentang politik demokrasi yang kemudian menjadi referensi kebijakan suatu sistem pemerintahan negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Gagasan-gagasan filsafat politik yang terfragmentasikan ke dalam konteks pembangunan sistem kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang diletakkan para ilmuwan ini telah memicu kreatifitas politisi-elit politik kelas tertentu untuk menjadikan kekuatan intelektual sebagai dasar filosofi proses transformasi kepemimpinan politik.

Dalam perspektif kajian peran dan transformasi kepemimpinan kaum intelektual pasca gerakan reformasi  dan demokratisasi seakan terus mengalami degradasi. Kaum muda intelektual terus mengalami proses eleminasi sosial politik akibat gerakan reformasi yang sifatnya sangat sporadis dan aksidental dan tidak melalui sebuah proses perencanaan yang matang. Belakangan “aktor” reformasi yang aktif semula di harapkan kalangan intelektual dan cendekiawan sebagai lokomotif perubahan untuk terus aktif memainkan peran, ternyata sebaliknya, yang terjadi adalah pramagtisme politik kekuatan dan terus menguatnya dominasi kekuatan politik bahkan seringkali menjanjikan masa depan bersifat material membuat kalangan intelektual tidak mampu mewarnai agenda perubahan bangsa yang lebih bersifat intelektual.

Demokrasi merupakan kumpulan nilai dan seperangkat mekanisme yang mampu memberikan jawaban Atas persoalan-persoalan tertentu dalam dinamika pemerintahan negara. Namun demikian, bukan berarti demokrasi tidak memiliki kelemahan. Mekanisme yang termuat dalam demokrasi terlihat dalam banyak bentuk, misalnya, mekanisme dalam bentuk contagion, yakni manakalah demokratisasi di sebuah negara mendorong gelombang demokratisasi di negara lain.

Proses demokratisasi di negara negara Eropa Timur setelah Perang Dingin usai dan juga gelombang demokratisasi di negara-negara Amerika Latin pada tahun 1970-an merupaka contoh signifikan. Mekanisme control terjadi ketika sebuah pihak di luar negara berusaha menerapkan demokratisasi di negara tersebut. Misalkan doktrin Truman 1947 yang mengharuskan Yunani untuk memenuhi beberapa kondisi untuk mendapatkan status sebagai “negara demokrasi” dan karenanya berhak menerima bantuan anti komunisme dari Amerika Serikat” 

Bentuk demokrasi ketiga ialah, consent, demokrasi yang terjadi sebagai akibat dari ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam negara sendiri karena warga negaranya melihat bahwa sistem politik yang lebih baik, seperti yang berjalan di negara demokrasi lain, pengaruh internasional datang sebuah inspirasi yang kuat bagi warga negara di dalam negara itu.

Kasus yang paling sering disebut dalam hubungannya dengan hal ini adalah reunivikasi Jerman Timur dengan Jerman Barat.

Bentuk keempat yakni, dari dimensi internasional dalam proses demokratisasi adalah conditionality, yaitu tindakan yang dilakukan organisasi internasional yang member kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi negara penerima bantuan.

Tulisan ini mencoba menyelipkan beberapa gambaran penting terutama dalam melihat realitas sistem kekuatan politik dan meningkatnya tradisi perilaku kekuasaan yang paradok pada kalangan pemuda kontemporer. Ada gejala rotasi kekuasaan politik yang cenderung terjadi pada kekuatan financial  dan kekuatan demokrasi liberal sebagai intrumen pokok untuk memperoleh kekuasaan tanpa diimbangi dengan kekuatan intelektual. 

Warga Talang Batu Datangi Komnasham Minta Perlindungan Hukum

Konflik pertanahan atau perebutan lahan antara masyarakat Kampung Talang Batu, Lampung dengan PT. Silva Inhutani dalam bulan November 2010 ini menewaskan satu orang warga, empat orang kenah luka tembak, dan empat orang sedang ditangkap hingga saat ini masih menjalankan proses hukum di Polda Lampung. Atas kejadian itulah enam orang warga masyarakat Talang Batu mendatangi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas ham) meminta perlindungan hukum.

Mereka yang enam orang warga itu adalah , Herwansyah selaku tokoh masyarakat, Turyanto, selaku warga, Hanny selaku warga masyarakat dan didampingi Ahmad Faisal, SH, MH selaku pengacara dan ditambah Sugeng Suwito dan Haris Simanjuntang.

“Kami sampai sekarang masih merasa takut karena melihat tidak ada kepolisisan atau pemerintah daerah melakukan perlindungan kepada kami. Sehingga kedatangan kami di Komnasham ini meminta agar komnasham secepatnya melakukan perlindungan hokum kepada kami,” ujar Haris Simanjuntang, advokad, kepada wartawan dalam acara jumpa pers di kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Jl. Laturharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2010

Menurut Haris, penembakkan terhadap warga itu diduga adanya keterlibatan Brimob Lampung. Dugaan itu ditujukan dengan alasan masyarakat sipil tidak mungkin melakukan penembakkan itu karena tidak memiliki senjata.

Lebih lanjut Haris menyebutkan nama-nama mereka yang tewas, mengalami luka tembak dan ditangkap antara lain : pertama, korban meninggal yakni Mede Suarte. Kedua, korban luka terdiri dari Wayan Sumarte, Didik, Ajir dan Sutisna. Sementara yang tertangkap adalah Elhamin, Sumbadrak, Rohalia dan Wyn. Sukadani.

Dalam kesempatan itu juga Haris mengemukakan sepulu kronologi konflik tanah Kampung Talang Batu yakni, yang pertama, pada tahun 1918 berdiri sebuah pemukiman masyarakat yang bernama Dusun Talang Gunung, Kampung Talang Batu yang sekarang dimasukkan dalam wilayah kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kedua, pada tahun 1986 Pemerintah/ Dinas Kehutanan melakukan penataan batas terhadap kawasan hutan. 45 Sungai Buaya yang semula luas tanah kawasan hutan seluas 33.500 Hektar ternyata setelah selesai diukur menjadi bertambah luas menjadi 43.100 Hektar.

Ketiga, pada tahun 1997 Menteri Kehutanan memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HP.HTI) kepada PT. Silva Inhutani dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17Februari 1997. Keempat, pada tahun1997 sampai sekarang warga Kampung Talang Batu melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan tanah mereka seluas 9.600 Hektar itu agar dikembalikan statusnya sebagai tanah masyarakat Kampung Talang Batu.

Kelima, Bahwa selama memperjuangkan pengembalian tanah tersebut, pemerintah daerah dari tingkat desa, hingga provinsi telah menyatakan dukungannya agar tanah tersebut dikembalikan kepada warga. Keenam, bahwa Sekjen Departemen Kehutanan juga telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk mengembalikan areal penduduk asli. Ketuju, bahwa pada tahun 2008 Pemda Talang Bawang telah membentuk panitia tata batas hutan yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Bupati Mesuji. Kedelapan, bahwa hingga saat ini belum ada realisasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah sehingga konflik pertanahan atau perebutan lahan masih sering terjadi antar warga dengan PT. Silva Inhutani yang berbuntut pada kekerasan.

Kesembilan, bahwa pada sepanjang tahun 2010 telah terjadi beberapa kali upaya penggusuran dan pengrusakan terhadap pemukiman warga. Kesepuluh, bahwa akibat konflik tersebut, sejumlah warga masyarakat telah ditangkap Kepolisisan Daerah Lampung dan diproses secara hokum pada hal mereka adalah masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. (Adam)

Evaluasi Kinerja Kemenhukham, Patrialis Hendaklah Dicopot

Oleh : Adam Rumbaru

Setahun sudah perjalanan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, namun belum tampak sebuah kinerja yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Kini masyarakat mulai mengkaji dan meng-evaluasi kinerja pemerintahan SBY-Boediono lebih lanjut. Sorotan terhadap kinerja pemerintahan SBY dilakukan  dari berbagai pihak, dan terdapat sebagian dari mereka ada yang menilai sikap politik akomudatif menjadikan Presiden SBY tersandera dalam menentukan sejumlah kebijakan. Penyendaraan itu secara tak sadar yakni terjadi melalui parpol koalisinya.

Jika Presiden SBY menginginkan roda pemerintahannya berjalan lancar sesui harapan masyarakat, tentunya reshuffle yang direncanakannya itu harus tetap dilaksanakan tanpa ketergantungan partai politik koalisinya. Namun, apabila tidak dilaksanakan reshuffle kabinetnya, maka tentu publik menilai Presiden SBY bagaikan tersandera oleh parpol koalisinya.

Sejalan dengan akan dilakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, masyarakat yang saat ini memiliki fungsi kontrol terhadap menteri-menteri dan menilai beberapa menteri yang kinerjanya buruk. Oleh karena menteri yang berkinerja buruk akan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Untuk itu kinerja menteri yang buruk, hendaklah diganti.

Telaah atas kinerja beberapa menteri yang dinilai publik berkinerja buruk tersebut, Gerakan Masyarakat Untuk Pendidikan Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia (GEMPITA) Indonesia menemukan salah satu indikator kinerja buruk yakni Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Patrialis Akbar dengan menemukan beberapa skandal kejahatan sebagai berikut :

Pertama, memberikan remisi dan grasi kepada para koruptor. Kedua, membiarkan penggunaan fasilitas mewah terpidana kepada Ayin di penjara. Ketiga, menerima gratifikasi dari pengusaha melalui staf khususnya bernama Euis Yeti Fatayati untuk memenangkan proyek/tender passport. Keempat, mengeluarkan pendapat kontroversi tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status Jaksa Agung. Kelima, telah melakukan pembiaran terjadinya bisnis seks di lingkungan Lembaga Pemasyarakat. Keenam, tidak mampu memberikan pendapat hukum kepada Presiden yang jernih dan objektif tentang kasus kriminalisasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan kasus tersebut di atas, Presiden SBY diharapkan bertindak tegas dalam mengontrol kinerja kabinetnya. Berani melakukan reshuffle terhadap menterinya yang dianggap tidak layak menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.

Terkait adanya kinerja buruk Ptrialis Akbar yang mencerminkan ketidakprofesionalitas tersebut, GEMPITA Indonesia mulai mengambil langkah-langkah hukum untuk menggulingkan Patrialis dari jabatannya. Langkah yang pertama melakukan Aksi Unjuk Rasa sebanyak dua kali di depan Kantor Departemen Hukum dan HAM, KPK, KPPU. Langkah yang kedua, GEMPITA telah melakukan konfrensi pers. Dan langkah yang ketiga, Gerakan Masyarakat Untuk Pendidikan Politik Hukum dan HAM akan melaksanakan kegiatan Seminar Sehari dalam rangka meng-evaluasi kinerja setahun Menteri Patrialis Akbar.

Penulis adalah : Koordinator Aksi GEMPITA Indonesia

Adam Rumbaru Menyampaikan terjadinya penyimpangan struktural Depkumham di PerumPeruri, Jakarta

Adam Rumbaru Pimpin Aksi Pawai GEMPITA Minta Reshuffle Patrialis Akbar

Seminar Sehari Evaluasi Kinerja Menkumham

Adam Rumbaru Saat Menjadi Ketua Panitia Pelaksana Dalam Acara Seminar Sehari

Aksi Gempita Menuntut Patrialis Akbar Dicopot Dari Jabatan Menkumham

Setela usai melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Depkumham masa GEMPITA menggelar Aksi berikutnya di depan kantor KPK dan sekaligusgus menyerahkan data investigasi atas penyimpangan yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Patrialis Akbar. Dalam penyerahan data tersebut GEMPITA Indonesia mewakilkan Adam Rumbaru sebagai Koordinator Aksi dan didampingi Tri Joko Susilo salah satu orator dalam Aksi Unjuk rasa ketika itu. Selasa 19 Oktober 2010.

Aksi Gempita Menuntut Patrialis Akbar Dicopot Dari Jabatan Menkumham

Gerakan Masyarakat Untuk Pendidikan Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia (GEMPITA) Indonesia menggelar Aksi untuk rasa di Depan Kantor Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.Selasa 19 Oktober 2010, waktu pukul 10.00-12.00 Wib. kemudian dilanjutkan di KPK pukul 12.15. 14.00 Wib Aksi ini dipimpin oleh Adam Rumbaru. Meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk:

Pertama, segera mencopot Patrialis Akbar dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Kedua, Segera periksa rekening Patrialis Akbar, karena diduga menerima Gratifikasi dari Pemilik PT. Systecco melalui Setya Novanto dan Anggota DPR RI Azis Syamsuddin dalam rangka meloloskan PT. Systecco pada Tender Proyek Pengadaan CERTIFIKATE OF AUTHORITY (CA) dan KEY MENAGEMEN SISTEM (KMS) 2010.

Ketiga, mendesak KPK untuk segera menangkap SETYA NOVANTO dan AZIS Syamsuddin karena telah menyalagunakan kewenangan sebagai Anggota DPR RI.

Foto Usai Acara Halal Bihalal Barisan Insan Muda

Dari kiri ke kanan : Suwartiningsih (Ketua Kohati PB. HMI). M. Aufar (Ketua Umum DPP. BIMA). Adam Rumbaru (Wkl. Sekjen. DPP. BIMA

Acara Halal Bihalal Barisan Insan Muda

Masih dalam suasana lebaran, suasana dimana ummat saling bermaaf-maaf atas salah dan khilaf yang dia perbuat. Halal bihalal dirayakan berbagai komunitas dan instansi. Barisan Insan Muda (BIMA) sebagai bagian dari kompunen bangsa sedang menggelar acara halal bihalal.

Acara halal bihalal ini dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Barisan Insan Muda dan diikuti oleh keluarga besar BIMA dan masyarakat sekitarnya di lingkungan kantor DPP. BIMA, Jl. Imam Bonjol 44, Sabtu (2/10). Tampak hadir ketua Deperpu BIMA mantan KSAD, Jend (Purn) Tyasno Sudarto, dan Ketua Umum BIMA Aufar Sadad, serta Agung Imam Sumanto, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta.

Acara ini dilaksanakan walaupun sederhana namun tampaknya persaudaraan dan keakraban para pengurus itu sangat terasa kental. Apalagi diselingi lagu-lagu yang dibawakan para artis Ibu Kota. Suasana halal bihalal itu walaupun dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana namun acara itu berjalan lancar penuh kidtmat dan mengharukan.

Acara halal bihalal ini merupakan program pertama yang baru dilaksanakan DPP.BIMA setelah enam bulan mengurusi legitimasi organisasi ini, dan tanggal 24 Oktober 2010 mendatang akan dilaksanakan deklarasi Barisan Insan Muda.

Berfoto Bersama DPP. BIMA dengan Jend. TNI. Purn. Tyasno Sudarto Usai Acara Halal Bihalal

Stop Pembunuhan Karakter Kaum Gerakkan

Oleh : Adam Rumbaru
Wkl. Sekjen. DPP.BIMA

Mahasiswa memiliki tiga tipe yakni yang pertama, tipe mahasiswa ambivalin adalah tipe mahasiswa yang hanya mengejar nilai  mata kulianya semata, ia tanpa mempedulikan masalah-masalah di sekitarnya. Tipe mahasiswa semacam ini diakui memang tidak diharapkan oleh negara. Kedua, tipe mahasiswa opertunis, tipe mahasiswa yang kedua ini sangat dikhwatirkan jangan sampai ada dan berkembang di kampus-kampus karena akan merusak citra kampus. Tipe mahasiswa opertunis ini ditandai sebagai seorang mahasiswa yang telah terkontaminasi dengan politik praktis. Sehingga hanya memiliki kepentingan dirinya sendiri dan golongan tertentu untuk mencapai kepentingannya. Tipe mahasiswa yang ketiga adalah tipe mahasiswa konsisten. Tipe mahasiswa inilah yang diharapkan oleh suatu bangsa dan negara. Tipe mahasiswa ini memiliki kepedulian terhadap persoalan baik masyarakat maupun bangsa dan negara.  Mahasiswa konsisten seperti Terlihat bergabung dalam berbagai organisasi. Baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus.

Mahasiswa yang selama kulia dan banyak menimbah ilmu dari organisasi itu tampak memiliki jiwa kepemimpinan. Kebiasaan mengkritisi pemerintah dan wakil rakyat itu dapat melekat pada diri seorang mahasiswa dan mentalitasnyapun teruji sampai mahasiswa itu tamat.

Bergabung dalam organisasi intra dan ekstra itu sangat signifikan karena organisasi itu akan membentuk krakter seorang mahasiswa yang berorientasikan kepada beberapa profesi yaitu menjadi pengusaha, menjadi akademisi, pengamat, dan menjadi politisi. Mahasiswa yang perna mendapat gemblengan ketika aktif di organisasi itu kemudian mengembangkan dirinya baik di LSM maupun organisasi kemasyarakatan (ormas).

Organisasi Kemyarakat dan Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, kemitraan, keswadayaan, dan partisipasi publik. Ormas juga merupakan wadah penyaluran kepedulian dan kesadaran sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai masalah publik aktual. Kegiatan ormas hampir selalu bersinggungan dengan isu-isu publik, khususnya yang terkait langsung dengan permasalahan riil di masyarakat.

Perkembangan ormas, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), akhir-akhir ini, sangatlah pesat baik dari segi kuantitas maupun keberagaman sektor kegiatan yang digeluti. Sebagai gambaran, jika pada tahun 1990 jumlah ormas yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) hanya 3.200-an, maka pada tahun 2006-hingga sekarang telah mencapai lebih dari 8.000 organisasi. Jumlah ini belum meliputi ormas yang terdaftar di departemen lain dan di tingkat daerah. Perkembangan ini di satu sisi harus dipandang positif sebagai indikasi perkembangan demokrasi dan civil society.

Menjamurnya ormas lebih merupakan resonansi yang bersifat tidak langsung dari perubahan sosial, khususnya di negara maju dengan gejala kemunculan new social movement Gerakan-gerakan ini berkarakter posmodernis yang ide dan pendekatannya banyak diadopsi oleh kalangan ormas di Indonesia Sejak tahun 1990-an, di Indonesia terdapat kecenderungan kuat di masyarakat atas munculnya sebuah bentuk perlawanan dari masyarakat yang dimotori oleh aktivis LSM. Perlawanan tersebut khususnya menyangkut, antara lain, penolakan terhadap otoritarianisme negara yang over-regulatif, penolakan terhadap ide omnipotent state, dan penolakan terhadap tatanan yang bersifat status quo.

Kontrol sosial terhadap pemerintah yang dilakukan ormas dan atau LSM merupakan bentuk pertumbuhan kesadaran politik masyarakat. Tanpa kesadaran politik masyarakat, demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya (timpang). Dalam kondisi demikiani akan muncul persoalan-persoalan, seperti munculnya kecurangain-kecurangan dalam proses politik dan merebaknya fenomena golput (golongan putih) dalam pemilihan umum, merambaknya tindak pidana korupsi yang menelantarkan berjuta rakyat. Kaum gerakkan masih tetap berjuang dengan fungsi kontrolnya. Namun sayangnya gerakan mahasiswa, ormas dan LSM yang tujuannya menyadarkan masyarakat politik dan kekuasaan ditanggapi sebagai bumerang. Akhirnya melakukan berbagai siasat untuk membunuh karakter kaum gerakkan.

Seperti dilangser beberapa media di tanah air saat memperingati hari korupsi dan hari buruh sedunia tampak para korupter dan makelar kasus yang berada dibalik kekuasaan merasa takut sehingga melakukan trick mematahkan semangat perjuangan kaum gerakkan. Kaum gerakkan yang memiliki idiologi serta memiliki visi yang jelas kadang kala mendapatkan adangan dari pihak-pihak yang tidak suka akan gerakkan agar mereka bebas berbuat dan terus-menerus melukai hati nurani rakyat.

Intelejen tetap saja mengintai gerakkan mahasiswa, ormas, LSM. Cara mereka untuk membunuh karakter kaum gerakan yang terlihat misalnya di kaskus yakni sebua twiter yang dicoba memediasi komentar-komentar untuk merusak citra diri seseorang yang jiwanya terang dalam perjuangan membelah rakyat dan negara. Perbuatan mereka itu adalah sebuah kezaliman yang nyata yang akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT.

Indonesia terkenal dengan agama religius yang sejatinya mengedepankan nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai yang mendatangkan ridho Allah. Sudah banyak bencana yang terjadi dalam pemerintahan sekarang namun pihak-pihak yang bersandar kepada kekuasaan belum perna sadar. Ini akibat dari tidak tekunnya ibadah mereka kepada Allah. Hanya karena uang dan keuasaan mereka tidak menjadi orang yang amanah.

Banyak persoalan di negeri ini. Kalau bukan ada perjuangan dari Mahasiswa, Ormas, dan LSM lalu siapa lagi…? Perjuangan mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan sejatinya didukung semua pihak. Tapi, apa yang terjadi…? Semuanya berpaling sari kebenaran.

Penulis adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpimnan Pusat Barisan Insan Muda (DPP. BIMA) Mantan Ketua Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (LDMI HMI) Cabang Ambon.

Ica Mengaku Dirinya Sempat Ditawarin Lagu Keong Racun

Jakarta

Ica Lestari Khairuddin adalah seorang penyanyi dangdut yang sering kali manggung di Taman Mini Indonesia Indah. Ia mengaku dirinya sempat ditawarin oleh Taufik/Abunawas pencipta lagu keong racun untuk pertama kalinya dinyanyikan pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah.

"Lagu keong racun yang dirilis Taufik/Abunawas sebelum beredar lebih jauh, sempat ditawarin kepada saya untuk membawakannya pada Hari Ulang Tahun TMII namun saya merasa belum siap dan lagi pula saya menilai musiknya belum komplek sehingga saya menyikapinya biasa-biasa saja,"  Kata Ica Lestari Khairuddin di Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah, Rabu (22/9). 

"Tapi selang beberapa waktu kemudian saya merasa kaget ketika lagunya sudah beredar,"Tandasnya.

Seorang artis ingin tenar, namun samudra hatinya tidak terlepas dari gerakkan Sang Kuasa. Apa kata orang rezeki memang tidak kemana-mana. Lagu keong racun yang disikapi biasa-biasa saja kini sedang melijit ke angkasa bersama Lisa, seorang penyanyi dangdut pendatang baru di dunia dangdut.

"Lagu keong racun itu aslinya dinyanyikan oleh Lisa, dan kalau dinyanyikan orang lain itu berarti VCD Bajakan atau masih merilis,namun jika itu bajakan, maka dia telah menciplak tanpa seizain pencipta lagunya," kata Ica dengan nada meyakinkan.

Ica ketika ditanya apabila lagu itu sempat dinyanyikan oleh dia apakah namanya menjadi tener...? Ica walaupun seorang penyanyi namun samudra hatinya dibekali keimanan yang tinggi dirinya langsung menjawab tanpa ada keraguan bahwa itu belum tentu,karena menyangkut rezeki orang, dan kalau lagu tersebut dia yang menyanyikannya belum tentu menjadi tenar.

Rupanya wanita satu anak ini telah memiliki pengetahuan agama yang cukup, iman yang kuat sehingga tidak muda goya.

Disamping berprofesi sebagai penyanyi dangdut, pemilik tubuh seksi berdarah Sunda ini, juga tengah mengembangkan karielnya di perusahaan CV. Gaba Mandiri selaku marketing. (Adam)

Logika Pemuda dan Demokrasi

Oleh : Adam Rumbaru
Wkl. Sekjen DPP. BIMA

Pemuda merupakan pilar kuat dan harapan besar sebua bangsa. Bangsa yang kuat dan mandiri tidak terlepas dari peran kaum muda itu sendiri. Namun pemuda seperti apa yang turut berpartisipasi dalam membangun pembangunan demokrasi Indonesia...? Hal itu dapat kita temukan dalam lanskap baru kehidupan pemuda Indonesia dalam membangun demokrasi.

Komitmen pemuda dalam membangun pembangunan demokrasi berangkat dari kondisi objektif Indonesia yang plural ini memang harus dijadikan demokrasi sebagai landasan pengelolaan negara dan masyarakat. Karena pemuda secara logika berfikirnya mengemukakan bahwa demokrasilah sebagai sistem yang mampu menjawab tantangan yang terus berkembang.

Demokrasi Indonesia saat ini cenderung  ke arah demokrasi Amerika sehingga demokrasi kita ini tidak sesuai dengan keinginan dan hati nurani masyarakat, karena telah banyak menguburkan tata nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi masyarakat bangsa Indonesia terutama para pemuda.

Rakyat Indonesia sebenarnya berasumsi bahwa dengan adanya demokrasi yang dianut sekarang mampu membawa perubahan. Tapi, ternyata jauh dari harapan masyarakat, dan celakanya bagi masyarakat yang secara politik mengalami transisi.

Simak kehidupan politik di sepanjang era orde baru, dimana era yang sama sekali tidak menyentu jiwa demokrasi. Kegagalan proses transisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap gerakan politik hanya semata untuk tujuan kekuasaan, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal tujuan demokrasi itu sebenarnya mensejahterahkan rakyat.

Dengan adanya gerakan politik kekuasaan orde baru itulah dieksplisitkan oleh pemuda saat itu sebagai kesalahan cara pandang, sehingga lahirlah gerakan reformasi oleh mahasiswa dan berhasil menggulingkan rezim yang telah berkuasa 32 tahun itu.

Pasca tumbangnya rezem orde baru, perubahan mendasar terkait dengan sistem dan format politik nasional demikian cepat berlangsung. Tuntutan demokratisasi yang menjadi salah satu amanat dari reformasi, telah memaksa berbagai kelembagaan politik melakukan reposisi.

Secara prosedural, demokrasi kita telah menampakkan perkembangan yang luar biasa. Prinsip vox populi vox dei (suara Tuhan suara rakyat), nampak jelas dalam format politik kekinian. Hal ini terlihat dalam format sistem pemilu kita. Model pemilihan secara langsung berlaku secara mutlak untuk menentukan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, Gubernur/Wakil Gubernur,Walikota/Wakil Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati. Namun sayangnya, berbagai perubahan atas demokrasi prosedur tersebut belum mampu menumbuhkan praktik demokrasi subtansial yang sesungguhnya.Mentalitas atas praktik demokrasi pasca orde baru, belum mampu menumbuhkan etos kesadaran politik, justru sebaliknya, praktik demokrasi politik kita, makin menunjukkan gejala anomali.

Penulis adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Barisan Insan Muda (DPP.BIMA)

Peran Agama dalam Kemajemukan Bangsa

Oleh : Adam Rumbaru

Akhir-akhir ini wacana pluralisme muncul sebagai respon atas kemajemukan masyarakat, terutama segi agama atau kepercayaan yang sering kali memicu konflik, baik antar umat beragama maupun antar aliran pemahaman agama. Ajaran agama yang dipahami berbeda-beda oleh para penganutnya melahirkan keragaman aliran pemikiran dan ekspresi keagamaan yang beragama pula. Keragaman ini pada gilirannya menjadi sumber konflik yang tak hanya pada level pemikiran tetapi juga dalam sikap atau tindakan.

Indonesia patut disebut sebagai negara plural, karena negara ini memiliki cakupan yang sangat luas yakni terkait dengan agama, budaya, ideologi, kepercayaan, adat istiadat dan afiliasi politik.

Dalam kehidupan Indonesia yang pluralis itu sejatinya dikedepankan toleransi umat beragama. Namun sayangnya pada era reformasi ini terlihat adanya sikap tidak toleransi yang muncul di tengah-tengah umat beragama akibat dari pengaruh teologis dan kesalahpahaman dalam memandang pluralisme.

Berdasarkan gambaran di atas, maka sebaiknya pluralisme dan toleransi harus dikaji kembali, tak hanya berhubungan dengan persoalan teologis dan eskatologis semata,tetapi juga menyangkut persoalan sosiologis. Artinya, kontroversi mengenai pluralisme tak hanya karena perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama yang berkaitan dengan aspek teologi dan eskatologi, tetap juga sekaligus sebagai jawaban atas realitas sosial yang majemuk. Para pemikir dan tokoh agama harus menafsirkan ulang ajaran agamanya masing-masing mengingat zaman telah berubah dan tantangan sosial yang dihadapi dalam era globalisasi ini dirasakan lebih berat.

Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaiknya para pemeluk agama tidak saling mengklaim tentang kebenaran ajaran agamanya karena selalu menimbulkan konflik. Semua agama mempunya andel dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Sehingga perlu menggalan persatuan dan kesatuan menjaga dan mempertahankan negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai ini.

Karena dengan adanya konflik beragama bisa menjadi potret negara dunia dan menilai Indonesia bukan lagi negara kesatuan. Kita harus sadar dan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila agar nilai-nilai kehidupan pancasilais itu dapat tumbuh dalam setiap jiwa rakyat Indonesia.

Penulis adalah Wasekjen DPP. BIMA