Kamis, 01 Februari 2018

RI2 Sosialisasikan Program Jokow

Ahad 17 December 2017 10:42 WIB

www.republika.co.idREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rumah Inspirasi Indonesia (RI2) membagikan tabloid West Papua. Media massa itu berisikan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dan Papua Barat.


Dua provinsi yang terletak di ujung bagian timur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sangat strategis untuk pertahanan. Sekretaris Jenderal Rumah Inspirasi Indonesia (RI2) Adam Rumbaru mengatakan, tabloid West Papua// dalam edisi perdana ini mengulas berbagai program strategis membangun kedua wilayah tersebut.

Menurut Adam, terbitan tabloid West Papua perdana merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga dan merawat keutuhan NKRI. "Betapa besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah disintegrasi bangsa," paparnya di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Ahad (17/12).

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat Papua dan Papua Barat mendukung semua program Pemerintah demi mengharmonisasikan kehidupan masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan program-programnya dapat melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari propaganda pihak oposisi yang ingin melepaskan dua wilayah itu dari NKRI.

Adam juga mengatakan, Papua saat ini menjadi salah satu fokus proyek strategis nasional. Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk mendorong dan mengawal pembangunan Papua.

"Saya kira Ini bagian dari pemihakan (afirmasi) untuk menghargai, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar sosial, ekonomi, dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat menikmati kehidupan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat," paparnya.

Masyarakat Papua dan Papua Barat, kata Adam, sejatinya bisa menyambut baik niat pemerintah dengan mendukung program-program yang dicanangkan dan bahkan sudah berjalan ini. Pihaknya berharap masyarakat menyambut baik niat pemerintah. Sebab, tanpa dukungan masyarakat Papua, program dan rencana pemerintah tidak akan berjalan dengan baik.

Rabu, 23 Maret 2016

Karena Ajukan Pinjaman Uang Perusahaan, Sopir Ini Terancam PHK

Riau,Adamrumbaru.blogspot.com

karena mengajukan pinjaman uang di PT. Mitra Angkutan Sejati/ PT. Cahaya Mas Lestari, seorang sopir terancam diputuskan hubungan kerjanya oleh pihak perusahaan.

Ari demikian sapaan akrab dari nama lengkap Ari Rahmandhita adalah sopir pada truk loging perusahaan itu mengalami nasib yang tidak beruntung akibat telah kehilangan mata pencahariannya. Ia sudah puluhan tahun bekerja di Perusahaan tersebut namun berakhir dengan Putusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan suatu tindakan pemberhentian secara tidak terhormat.

“Alasan saya di-PHK karena waktu itu Saya telah mengajukan pinjaman uang kepada PT. Mitra Angkutan Sejati/PT. Cahaya Mas Lestari karena kebutuhan menyambut bulan Ramadhan 2015,”kata Ari  di Riau saat dihubungi, Rabu (23/3/2016).

Menurut Ari, pinjam tersebut dianggap paling dibutuhkan oleh keluarganya dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadhan. Alih-alih untuk menikmati pinjaman uang perusahaan, namun nasib nahasnya membatalkannya bahkan berbuntut pemecatan.

Pemecatan tersebut sejatinya tidak patut dilakukan perusahaan hanya karena hal kecil. Karena perusahaan sudah punya kewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya.

“Setelah mogok kerja selama tiga hari, saya menerima telpon dari Jmahong, ia meminta saya segera menyerahkan truk ini kepada perusahaan, dia juga bilang bahwa dirinya akan menjemput truk di tempat saya bersama dua aknum Polisi dari Polda Riau. Pada saat itu saya membantah bahwa jika membawa orang lain, maka saya tidak terima,”pungkasnya.

 Tampak, sopir angkutan loging ini tidak menerima ancaman pengembalian truk yang selama ini dibawa oleh dia.”setelah menerima nada dari Jmahong, saya pung naik pitang lalu melontarkan kata-kata bahwa kalau tidak ada surat, maka jangan coba-coba orang lain bawa Truk ini, siapapun orangnya akan saya pukuli kepalanya,”katanya.

“Selang 4 jam kemudian, datanglah mereka dengan membawa Polisi Julius, ia melempar saya dengan sepotong roti di dada saya, dan pada hari itu juga tepat tanggal 16 Juni 2015 saya resmi di-PHK oleh PT. Mitra Angkutan Sejati/ PT. Cahaya Mas Lestari,”tambahnya.

Lebih lanjut,Sopir Truk Loging ini meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, agar lebih memperhatikan kaum yang lemah. Hal ini sudah sejatinya pemerintah dapat melakukan perlindungan hokum terhadap para pekerja dengan Undang-Undang Tenaga Kerja.

“Saya meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia, agar lebih memperhatikan kami selaku kaum yang lemah ini. Kami ingin agar Pemerintah dapat melindungi kami dengan Undang-undang Tenaga Kerja,”katanya berharap. (AR)




Jumat, 20 November 2015

Ancam Nasabah “Miskin 7 Turunan”, Pengacara : HSBC Harus Bertanggungjawab

Jakarta, Adamrumbaru.blogspot.com

Deskcall (Penelpon) dari PT. Nirwana yang dalam hal ini bertindak sebagai Bank HSBC terhadap nasabah berinisial MB dengan Nomor Kartu 4472 1111 0486 1212, 0457 2634 8640 melalui rekan kerjanya.

Deskcall menelpon ke kantor dimana MB bekerja, dengan tujuan melakukan penagihan, namun penagihan yang dilakukan Friska Hutagalung melalui telpon bernada kasar dan mengeluarkan kata-kta yang sebenarnya tak patas untuk dilontarkan.

“ Kata-katanya kasar dan penuh dengan ancaman, padahal bukan saya yang memiliki Kartu Kredit. Yang memiliki Kartu Kredit itu adalah MB,” kata teman MB saat ditemui di kantor Khatulistiwa Law Firm, Jl. Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2015).

Rekan MB menilai, metode penagihan yang dilakukan Diskcall PT. Nirwana terhadap MB selaku rekannya  dinilai sangat ironis.

“Ini benar-benar ironis, karena ada nada kasar dan intimidasi bahwa dia akan segera mengirim Debt Collectornya ke kantor untuk menagih MB,” tutur rekan kerja MB.

Selain itu, terdengar pula kata-kata Friska Hutagalung disinyalir berisi penghinaan dan sumpah yakni menyumpah MB agar miskin tujuh turunan. “ Kamu saya sumpah semoga miskin tujuh turunan,” katanya meniru.

Yang jelas ancaman itu membuat MB dan rekan kerjanya meras geram dengan kalimat-kalimat oknnum deskcall HSBC tersebut karena disamping itu Friska Hutagalung juga menelpon ke orang tua MB yakni ibunya dengan nada yang sama sampai-sampai sang ibu meneteskan air matanya. Celakanya lagi, oknum deskcall HSBC tersebut ikut menelpon tetangga dari orang tua MB.

“Kami merasa geram atas kalimat-kalimat Friska Hutagalung, apalagi menelpon ibu hingga nagis bahkan menelpon tetangga kami,” tutur MB.

MB mengatakan, ibunya diancam dan dicaci maki sampai menangis. “ Meski Ibu saya uda nagis tapi tetap saja dicaci maki, Friska berjanji akan mengirim Debt Collector ke rumah ibu,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Salah satu kuasa hukum MB, Ali Asgar Tuhulele, SH. MH. Menyatakan, tindakan Friska Hutagalung sebagai Agensi PT. Nirwana telah melakukan penagihan Credit Card HSBC dengan cara-cara tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia serta surat edaran Bank Indonesia (BI).

“Karena telah menjadikan HSBC secara kelembagaan maka dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemberi bucket tagihan kepada Agensi,” tegasnya.

Menurutnya, pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam penagihan, maka bank yang bersangkutan dapat dituntut di depan hukum dan mendapat sanksi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas.

Lebih lanjut, pria asal Maluku ini menghimbau, agar para pimpinan perusahan maupun HRD dapat lebih arif dan bijaksana menyikapi upaya deskcall maupun debt collector kartu kredit dan KTA yang sampai saat ini sangat sistematis mendiskreditkan, menyudutkan, mengkambinghitamkan pengguna kartu kredit/KTA yang kebetulan adalah bawahannya di perusahaan.

“kartu kredit dan KTA merupakan gaya hidup sehingga tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan masyarakat modern indonesia, disamping itu ketika terjadi keterlambatan pembayaran dan pelunasan adalah hal yang sangat lumrah menimbang faktor ekonomi indonesia yang tidak stabil serta variantnya kebutuhan dan penggunaan CC/KTA tersebut,”paparnya.

Asgar juga menyampaikan pesan khusus untuk Friska Hutagalung, bahwa akibat perbuatannya tersebut sehingga dapat dikenai tindak pidana sebagaimana terdapat pada pasal 310-311-335 jo UU informasi publik.


“Sebagai konsekwensinya Bank HSBC dapat membatalkan kerjasama dengan PT. Nirwana sebagai Agensi/pihak ketiga, serta memecat yang bersangkutan karena upaya preventif dari HSBC diharapkan agar tidak ada korban selanjutnya yang mengakibatkan tercemarnya nama Bank terbesar kedua di dunia tersebut,” tutupnya. (AR
)

Kamis, 01 Oktober 2015

Debt Collector Bank Danamon Disebut Langgar Aturan BI

Jakarta

Penagihan utang oleh Bram, Debt Collector Bank Danamon Amex dengan cara mengancam Kolega Klien Katulistiwa Law Firm, Debt Collector disebut melawan hukum dan peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan yang tidak dibenarkan hukum jika Debt Collector mengancam Kolega untuk tujuan tertentu.

MB, Nasaba Bank Danamon dengan nomor kartu 375531172825102, 4567980641420005 dan 4567989346923007 mengungkapkan bahwa koleganya pernah diancam dan dipaksa Debt Colektor untuk segera melunasi hutang-hutangnya. “Seharusnya saya yang diancam karena saya yang berutang, bukan kolega saya,” kata MB saat dihubungi  di Jakarta, Rabu (1/10/2015).

Dengan adanya ancaman berkali-kali diterima MB, baik melalui via telpon (Desk Call) maupun bertemu langsung, sehingga dia memutuskan untuk meminta perlindungan hukum dari Katulistiwa Law Firm. “ Saya tidak tinggal diam dengan ancaman tersebut, saya sebagai warga negara mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum, maka itu saya minta Katulistiwa Law Firm untuk melindungi dan menangani perkara saya ini,” jelasnya.

Terkait kasus tersebut, Ali Asgar Tuhulele, Advokad Katulistiwa Law Firm mengatakan, Debt Collector Bank Danamon merasa memiliki hak di mata hukum untuk memaksakan Klien kami seakan-akan menjadi alasan keterlambatan pembayaran.

“ Kartu Kredit Klien kami ini seakan-akan dijadikan alasan keterlambatan pembayaran menjadi senjata utama dalam memaksa kehendak dengan car a mengancam klien kami baik secara langsung maupun tidak langsung adalah tindakan melawan hukum, “ lontar Asgar saat berbincang dengan wartawan di kantornya di Gedung Ritra, Jl. Buncit Raya, Jakarta, Rabu (1/10/2015).

Asgar menegaskan, ancaman tersebut dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XIII tentang pemerasan dan pengancaman.

Selain itu lanjut Asgar, Debtcollector juga terkena Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Pasal 335 KUHP. Sementara Deskcall Bank Danamon yang bertindak di luar  Standard Operational Prosedur (SOP) dengan menelpon pihak lain dalam hal ini teman atau kolega klien kami tidak mempunyai kaitan dengan fasilitas kartu kredit.

Di tempat yang sama Murad Malawat, Advokad Katulistiwa Law Firm meminta kepada pihak Bank Danamon untuk lebih menertibkan Debt Collectornya. “ Sebaiknya pihak Bank Danamon menertibkan Debt Collectornya saat menagih hutang terhadap Debitur agar mereka bersikap sopan dan bernada santun,”pinta Murad.

Terkait penggunaan kartu kredit, Murad mengatakan, Bank Indonenesia telah mengeluarkan sejumlah ketentuan bagi Debt Collector untuk melakukan penagihan.

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan BI dalam penagihan tersebut, Murad menyebutnya antara lain:
a)      Menggunakan Kartu Identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan; b)      Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang Kartu Kredit;c)      Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; d) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit; e) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu; f) Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit; g)  Penagiha hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit, dan, h) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana pada huruf (f) dan huruf (g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa poin tersebut, Murad menilai Debt Collector Bank Danamon dalam penagihannya telah melanggar ketentuan pada huruf b, c, d, dan f.

“Atas Peraturan yang dikeluarkan BI ini, pihak Bank Danamon dapat membekali Debt Collectornya dengan ketentuan-ketentuan ini agar tidak ada lagi ancaman dan terror terhadap nasaba Bank,” tutupnya.





Minggu, 20 September 2015

Potret Demokrasi Indonesia Kekinian

Oleh : Adam Rumbaru
Sekjen RI2

Indonesia saat ini berada dalam sebuah fenomena transisi. Baik transisi dalam sistem pemerintahan, kultur, budaya dan sebagainya. Hal ini berimplikasi terhadap segala sendi kehidupan masyarakat secara luas. Diantara segala perubahan itu, ekonomi dan stabilitas politik pemerintahan adalah masalah utama negeri dan bangsa ini. Elite-elite politik yang hanya berjuang untuk merebut kekuasaan dan kepentingan golongan semakin tak terhindarkan  sehingga menjadi semakin buas. Pemerintahan hanya diisi oleh saling berwacana dan berdialektika dalam tataran lips services, dari pihak yang kalah kepada pihak yang berkuasa. Perubahan iklim ekonomi yang menyebabkan krisis ekonomi membuat Indonesia terpuruk hingga saat ini. Terlalu banyaknya politisi yang hanya berambisi untuk menduduki kursi Kepresidenan tanpa diimbangi dengan manajerial penanganan Republik Indonesia dan warganya membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Perkembangan demokrasi yang cukup pesat di Indonesia sejak era 1998 nampaknya juga belum cukup bermakna. Banyak orang yang memandang demokrasi belum mampu menyelesaikan masalah mereka sehari-hari. Demokrasi masih sering hanya menjadi arena sukses politik semata. Potensi demokrasi sebagai sarana penyelesaian masalah warga masih belum digali secara maksimal di Indonesia. Sebenarnya, demokrasi akan dapat menjadi sarana penyelesaian masalah warga, jika ia masuk dan mengambil peran dalam ruang pengambilan keputusan publik. Demokrasi yang seharusnya masuk menjadi semangat sekaligus mekanisme dalam ruang penentuan keputusan publik. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga tidak dapat membangun Indonesia menjadi negara yang demokrasi.

Pendidikan politik hanya dianggap sebagai alat pelengkap untuk mengimplementasikan nilai-nilai atau norma kedalam sistem berdemokrasi, bukan sebagai variable utama dalam proses demokrasi. Pendidikan politik perlu dipahami sebagai perbuatan member latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogis yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Bangsa Indonesia dalam menapaki jalannya transformasi terbaik adalah mendorong terbentuknya koalisi luas. Ajang berkoalisi tersebut dapat meliputi seluruh segment sosial. Syarat yang paling mendasar bagi keberhasilan proses transformasi setiap bangsa adalah kemampuanya untuk mempertahankan eksistensi dan keutuhan sepanjang perjalanan.

Demokrasi, desentralisasi, modernisasi, dan transformasi menuju keterbukaan, apabila tidak dikelola dengan arif dan bijaksana, maka dapat menciptakan kekuatan-kekuatan sentifugal. Untuk itu diharapkan agar pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang tersebar dan penerapan good governance akan memperkuat kohesi. Disamping itu juga dapat meningkatkan kesadaran politik kebangsaan.

Sementara diantara perspektif dan harapan Indonesia bangkit dari ketertinggalan masih dalam bentuk retorika dan wacana belaka. Retorika dan wacana yang digulirkan kian berkembang hampir di seantero jagat nusantara, namun tak satu pun yang dapat merealisasikannya. Hal ini menimbulkan kegelisahan masyarakat Indonesia, utamanya kaum intelektual muda. Akibat dari keterpurukan kepemimpinan dan proses politik yang gonjang ganjing menjadi hambatan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai politik yang demokratis.

Kemampuan intelektual muda dalam memperjuangan gagasan tentang Indonesia bangkit menjadi sebuah tantangan karena akan mengguncang struktur kekuasaan istitusional termasuk struktur modal. Semangat untuk melakukan perubahan dapat diambil dari akar budaya dan modal sosial masyarakat Indonesia.

Pengelolaan negara secara kuat, terpadu, efektif dan cerdas dapat membawa Indonesia keluar dari keterpurukan kemungkinan tidak berhasil dan kembali terjajah apabila masih ada ketergantungan ekonomi dan pengelolaan sumber daya nasionalnya pada negara asing. Ketergantungan tersebut dinilai berpotensi melumpuhkan kedaulatan ekonomi bahkan memusiumkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah amat mendasak sesegera mungkin kaum intelektual muda berkomitmen untuk segera membebaskan NKRI dari keterpurukan. Sebagai paket kesatuan intelektual muda dalam mempersepsikan pemikiran baru menjadi harapan Indonesia akan keluar dari keterpurukan.


Penulis adalah Sekretaris Jenderal Rumah Inspirasi Indonesia (RI2)

Sabtu, 13 Juni 2015

Dari Daerah Untuk Indonesia

Jakarta, Adamrumbaru.Blogspot.Com

Dari daerah untuk Indonesia telah menjadi tujuan tiga tokoh muda yang inspiratif. Tiga tokoh muda itu anatara lain adalah Emir El Zuhdi Batubara, Irwansyah Putra dan Adam Rumbaru. Mereka bertiga sebagai sumber inspirasi lahirnya Rumah Inspirasi Indonesia yang disingkat RI2.

Bang Emir demikian sapaan akrab dari nama lengkap Emir El Zuhdi Batubara itu merupakan sosok yang sederhaana namun memiliki kharisma yang amat tinggi. Kesederhanaannya yang membuat orang lain tertegun saat memandangnya. Mengapa demikian…? Karena sosok yang sederhana itu tersirat mutiara ilmu yang sulit untuk dideteksi. 

Bang Emir meski berpenampilan sederhana, namun pemikirannya begitu tajam. Hal ini sudah menjadi turun-temurun dari ayahnya bernama Hj. Hasanbasri Batubara yang merupakan tokoh NU Sumatera Utara, dan ayahnya juga pernah menjabat menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut tahun 1970-1983. Selain itu, ayahnya pernah menjabat sebagai Ketua PPP Sumatra Utara sekaligus sebagai sala satu Deklartor Partai yang berlambang Ka’bah tersebut.

Karena mewarisi watak dan pendirian dari ayahnya itu, Bang Emir kelahiran Medan Sumatra Utara 1958 saat ini menjabat Wkl Sekretaris Pengurus Wilayah NU Sumut telah menapaki jenjangnya di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam lingkup perpolitikan dan pengabdian, ia lah sosok yang merupakan salah satu pendiri Rumah Inspirasi Indonesia yang disingkat RI2.

Alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Medan angkatan 17 yang turut mengusung Rumah Inspirasi Indonesia bersama dua tokoh lainnya sebut saja Irwansyah Putra yang kini menjabat sebagai Pembina RI2 dan Sahabatnya bernama Adam Rumbaru. Ketiga tokoh muda ini memiliki kepribadian yang tak jauh berbeda.

Bang Putra demikian sapaan akrab dari nama lengkapnya Irwansyah Putra boleh dibilang memiliki watak yang amat keras namun dalam makna yang positif. Tampaknya dengan watak yang keras itu, pemuda kelahiran 1980 di Sumatra Utara tesebut mampu menyelesaikan berbagai problem dalam dinamika kepemimpinan perusahaan yang ia pimpin.

Kepiawaian dia dapat dilihat ketika menyelesaikan problematika dalam Association Of Great Stone Nusantara (GSN) yang bergerak dalam bidang bisnis Batu Mulia dan Batu Akik. Kemudian ia dan dua sahabatnya mendirikan Rumah Inspirasi Indonesia (RI2).

Pemrakarsa RI2 itu memiliki cita-cita luhur untuk menghimpun inspirasi anak bangsa dalam mewujudkan kehidupan masyarakat, Negara yang damai, sejahtera serta mandiri.
Simak perjalanan kelahiran ormas ini, ketika Negara itu dihantui oleh permasalahan yang tak kunjung selesai. Ormas yang dirumuskan itu kemudian tampil sebagai elemen bangsa yang inspiratif.

Sementara Bung Adam Rumbaru, telah terkenal memiliki sepakterjang yang juga sungguh luar biasa. Namun dirinya merasa semua yang dilakukan itu tidak penting baginya, karena yang terpenting adalah lahirnya inspirasi anak bangsa dalam melakukan perubahan. Maka itulah Bung Adam bersama kedua sahabatnya membentuk Ormas Rumah Inspirasi Indonesia (RI2).

Perjuangan Butuh Tim yang Solit






Kamis, 19 Maret 2015

Jokowi Sadar Stabilitas Rupiah, BI Jangan "Sembrono" Lagi

KURS mata uang Rupiah tak berdaya hadapi dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot valas antar bank Jakarta, Kamis (19/3/2015). Rupiah diprediksi masih tetap berada pada level Rp. 13.200. Meski demikian, Rupiah telah memperoleh tenaga tambahan dari Bank Indonesia (BI).

Pengamat Ekonomi Ahmadi Hasan mengatakan, Kurs Rupiah memperoleh tambahan tenaga karena Suku Bunga acuan BI tetap 7,5 %. 

"Sebelumnya, BI sembrono menurunkan Suku Bunga acuan 25 basis point dari 7,75 % ke 7,5% sehingga turut memicu keterpurukan Kurs ke Rp.13.200," rinci Ahmadi kepada Pelitaonline.com di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Menurut Ahmadi, turunnya Suku Bunga acuan ini, Gubernur BI telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Mengingat pengalaman dan resiko Kurs yang telah terjadi, maka BI sudah har
us berpikir untuk berhati-hati menurunkan Suku Bunga, BI tidak boleh gamang, namun bersikap profesional dalam melihat level stabil Kurs Rupiah terhadap USD," imbunya.

Selain itu, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga mengomentari soal paket enam kebijakan dadakan Jokowi yang telah memberikan keyakinan bahwa orang nomor satu RI ini sudah menyadari pentingnya stabilitas Kurs Rupiah. 

Dengan demikian, Ekonom ini menyarankan, Jokowi seharusnya bisa memastikan terlaksananya enam paket kebijakan tersebut.

Sebab, kata dia, malam tadi Bank Sentral US tidak menaikan Suku Bunga acuannya, itu berarti Kurs Rupiah akan perkasa.

"Ya, semalam saya lihat Bank Sentral US tidak menaikan Suku Bunga acuannya, itu artinya Kurs Rupiah akan perkasa," tandasnya.

Dengan kondisi seperti ini, Ahmadi mengingatkan, agar Menteri Keuangan (Menkeu) tidak lagi membebani Kurs Rupiah dengan pajak besar-besaran, agar Kurs Rupiah bisa kembali stabil. 

"Kurs rupiah sebenarnya bisa kembali stabil karena Jokowi sudah sadar, makanya Menkeu jangan lagi membebani Kurs Rupiah dengan pajak," tegasnya. | POL

Selasa, 17 Maret 2015

Karena Anggap Enteng Rupiah Lemah, Jokowi Sempoyongan


KURS mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot valas antar bank Jakarta, Selasa (17/3/2015) masih berada di level Rp.13.200. Pelemahan yang begitu dalam membuat Rupiah tak berdaya sehingga dolar AS semakin liar.


Pengamat Ekonomi Ahmadi Hasan mengatakan, akibat plosotan Kurs Rupiah yang tidak terkendali itu, Pemerintahan Jokowi Sempoyongan bak kata pepatah jangan menganggap enteng sesuatu masalah.

" Jangan menganggap enteng, karena masalah itu bisa terjadi sebegitu besar sampai kamu tidak bisa mengendalikannya," ujar Ahmadi kepada Pelitaonline.com di Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Ahmadi menilai hantaman longsornya Kurs Rupiah telah membuat respon paniknya Tim Ekonomi Kabinet Kerja. " Rakyat kasat mata melihat keprofesionalitas JKnomic (Tim Ekonomi Jusuf Kalla) tidak memiliki rencana perekonomian antisipatif," pungkasnya.

Lebih lanjut Ekonom ini mengatakan, melempengnya Sektor Riil dan terlalu Mikronya pemikiran ekonomi Pembantu Jokowi, mengakibatkan negara ini sampai ke jurang Kurs Rupiah yang merugikan rakyat.

"Ya, memang pemikiran Tim Ekonomi Jokowi ini terlalu dangkal, sehingga tak mampu mengatasi pelemahan Kurs Rupiah, maka jadilah seperti ini," tandasnya. (Ar | POL)

Jumat, 13 Maret 2015

Pelemahan Rupiah, "Ancaman" Bagi Pertumbuhan Ekomomi


KURS Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot valas antar bank Jakarta, Jumat (13/3/2015) masih berada di level Rp.13.200. Anjloknya Kurs ini semakin memperpuruk perekonomian bangsa Indonesia.

Pengamat Ekonomi Ahmadi Hasan mengatakan, pelemahan Kurs Rupiah yang Up 13.200 itu, dapat berefek mengancam pertumbuhan ekonomi."Dari awal masa Pemerintahan Jokowi-JK, sudah bersikap tidak sensitif terhadap pelemahan Kurs Rupiah," kata Ahmadi kepada Pelitaonline.com di Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Menurut Ahmadi, Tim Ekonomi Kabinet Kerja itu lebih tepatnya disebut JK nomic (Tim ekonomi JK) bukan Jokowi nomic (Tim Ekonomi Jokowi), untuk itu haluan harus segera disadari Jokowi.

"Sampai saat ini investor tidak melihat adanya pemikiran ekonomi Jokowi, bahkan posisi pelemahan Kurs Rupiah telah menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Lebih lanjut mantan aktivis HMI ini mengemukakan, bahwa dengan adanya pelemahan Kurs ini, maka bank-bank akan mengerem penyaluran kreditnya. Itu artinya ekonomi kita di ambang kegagalan.

"Pemerintah hanya sibuk perbesar Anggaran, akibatnya uang di masyarakat menipis, daya beli rakyat melorot dan pertumbuhan dari sisi konsumsi terancam,"simpulnya.

Dengan demikian, Ahmadi meminta agar Jokowi segera ingatkan Menkeu bahwa PPN Tol 10 persen akan membebani rakyat. " Harga BBM sudah Internasional Price, lalu dihajar lagi dengan PPN Tol, dead sudah," tutupnya.

Berita ini juga ada di www.pelitaonline.com

Kamis, 12 Maret 2015

Rakyat "Kecewa", Menkeu Dan BI Diminta Stop Pernyataan Kurs Rupiah

KURS mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot valas antar bank Jakarta, Kamis (12/3/2015) belum menunjukan tanda-tanda penguatan. Rupiah masih berada di kisaran Rp13.200 per USD. Kelemahan Rupiah yang semakin larut mencemaskan investor lokal.

Pengamat Ekonomi Ahmadi Hasan meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia dan Bank Indonesia (BI) sebaiknya berhenti mengeluarkan pernyataan soal kinerja terkait stabilitas Kurs Rupiah.

"Saya minta Menkeu dan BI agar berhenti mengeluarkan pernyataan terkait stabilitas Kurs Rupiah, karena hal ini merupakan performance Menkeu dan BI yang gamang dan tidak profesional," tegas Ahmadi kepada Pelitaonline.com di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Menurut dia, statement Gubernur BI bahwa pihaknya akan selalu berada di pasar untuk menjaga stabilitas Kurs Rupiah. 

"Bagaimana mau profesional, sampai hari ini Menkeu dan BI sudah sangat mengecewakan dan menyia-nyiakan kepercayaan rakyat," tandasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Kurs kita telah longsor makin jauh Up Rp13.200. Sementara Deputi Gubernur (Depgub) BI menyampaikan pelemahan Rupiah menguntungkan ekspor Indonesia.

"Statement seperti ini harusnya dihentikan, begitu juga penyampaian Menkeu bahwa pelemahaan Kurs Rp100 menambah APBN Rp.2,3 triliun,"simpulnya.

Terkait statement tersebut, Ahmadi meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menyadari janjinya untuk mengevaluasi kinerja menterinya.

"Hal seperti ini presiden tidak harus diam, namun dia secepatnya menyadari hal penting untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya," tutupnya.